Isu PHK Massal Meresahkan, Bos Shopee Beri Penjelasan
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Tjaja menanggapi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap karyawan Shopee.
Dia menegaskan langkah penyesuaian terhadap arah bisnis Shopee di Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika latin tidak akan melibatkan Shopee Indonesia.
Sebab, Shopee Indonesia dinilai menunjukan performa yang baik dengan membantu lebih banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, lanjut Handhika, Shopee Indonesia juga membuat pengguna merasakan pertumbuhan ekonomi digital.
"Shopee mempekerjakan lebih dari 20 ribu karyawan dalam berbagai lini bisnis seperti Shopee, ShopeePay, dan ShopeeFood. Lebih dari 50 persen bergabung sejak dimulainya pandemi Covid-19. Kami juga terus merekrut talenta-talenta terbaik untuk mengembangkan tim kami," kata Handhika, Rabu (15/6).
Hingga saat ini, katanya, Shopee masih aktif merekrut talenta-talenta digital melalui program Sea Labs Indonesia yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Maret 2022.
Handhika mengatakan pihaknya akan membangun tim yang terdiri dari seribu talenta digital Indonesia, terutama engineer dan product manager yang akan siap untuk berkontribusi melalui teknologi.
"Misi Shopee di Indonesia tetap sama, yakni mewujudkan kehidupan yang lebih baik, bagi mereka yang belum terlayani dengan baik, melalui teknologi dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Indonesia, untuk menciptakan berbagai kerja sama strategis demi mewujudkan misi ini," tutur Handhika.
Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Tjaja menanggapi isu PHK massal terhadap karyawan Shopee.
- Penyebab Utama Gelombang PHK Massal Terungkap, Industri hingga Ritel Terdampak
- Shopee Dianggap Sebagai Platform e-commerce yang Paling Memuaskan
- KTKI Korban PHK Massal Mengadu ke Ombusdman, Minta Audiensi pada Puan Maharani & Komisi 9
- Pendapatan Bertumbuh, Ardenleon Berbagi Kiat Memaksimalkan Fitur di Shopee Live
- Shopee Indonesia Padukan Teknologi Digital & Kearifan Lokal Solo
- Hindari PHK Massal, Pemda Bakal Outsourcing Honorer yang Tak Masuk Database BKN