Isu Polhukam di Papua Mendominasi

Freddy mengatakan, selama ini kebijakan pemerintah lebih mengutamakan pendekatan pembangunan ekonomi. ”Pemerintah telah menetapkan kebijakan guna menjamin pembangunan Papua dapat benar-benar menuju kehidupan masyarakat yang semakin adil, aman, dan sejahtera,” katanya.

Di bidang ekonomi, lanjut Freddy, pemerintah merencanakan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam RAPBN 2012 untuk Papua sebesar Rp 3,8 triliun dan Papua Barat Rp 1,6 triliun. Selain itu, kedua provinsi itu juga mendapatkan dana tambahan infrastruktur sekitar Rp 1 triliun. ”Pemerintah meminta supaya dana Otsus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengejar ketertinggalan,” tandasnya. (aro)