Isu Reshuffle Kabinet Menguat Lagi, Begini Reaksi Sultan Najamudin
"Dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun di periode kedua masa pemerintahan Presiden Jokowi kami melihat ada beberapa sektor yang dirasakan memiliki perubahan secara signifikan, khusus terhadap pembangunan di sektor ekonomi melalui program pemulihan ekonomi nasional dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih,” paparnya.
Menurutnya, hal ini dapat dinilai bagaimana kabinet yang dibentuk bekerja melalui skema kebijakan yang dihasilkan untuk mengatasi situasi atau kontraksi ekonomi dalam tekanan pandemi.
Kemudian, bagaimana kerja-kerja dari penegak hukum yang sudah menunjukkan taring dalam penanganan kasus-kasus besar.
Selain itu, lanjut dia, dalam reshuffle kali ini ada tantangan yang harus dihadapi oleh presiden terkait pertimbangan politik.
Yakni, antara kepentingan publik dan kebutuhan stabilitas politik harus tercipta secara konvergensif agar kabinet dapat menghimpun secara kolektif untuk mengagregasi pembangunan di seluruh sektor.
Menurut dia, posisi dilematis adalah ketika kepentingan publik berhadapan kepentingan politik. Namun, lanjut Sultan, di sinilah ujian dalam sikap kenegarawanan.
Presiden Jokowi, katanya, harus mampu memilah dan menemukan formulasi kontruksi yang dapat menciptakan kondusivitas iklim politik (baik eksekutif maupun legislatif) di dalam koalisi.
“Secara bersamaan tetap dalam orientasi kepentingan publik untuk meletakkan orang yang benar di tempat yang tepat dalam fungsi menjalankan visi pembangunan negara,” ujarnya.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin merespons isu reshuffle kabinet pasca-penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud.
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Sultan dan Beberapa Senator Rusia Membahas Kerja Sama Pertahanan dan Pangan
- Jokowi Seharusnya Tidak Memanfaatkan Prabowo Demi Kepentingan Politik Pribadi
- Terima Kunjungan Utusan Partai Nahdhoh Tunisia, Sultan: Lembaga Parlemen Adalah Roh Demokrasi
- Komite III DPD Akan Panggil Menkes Terkait Dugaan Maladministrasi PMK 12/2024
- Anggota DPD RI Ning Lia Bertemu Penjabat Gubernur Jatim untuk Serap Aspirasi untuk Kemajuan Daerah