Itong: Honorer Jadi Alat Politisasi Sejumlah Anggota Dewan, Sadarlah!
jpnn.com, JAKARTA - Ketum DPP Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi Kategori Dua (FHTTA-K2) Riyanto Agung Subekti menuding sejumlah oknum anggota dewan memanfaatkan mereka agar menang dalam pemilu. Honorer selalu menjadi bahan politisasi anggota dewan.
Akibat politisasi itu, kata Itong, sapaan akrab Riyanto Agung Subekti, honorer K2 yang tadinya kuat akhirnya tercerai berai dan sulit disatukan kembali sampai saat ini.
Dia mengaku sering menyampaikan kepada para pentolan forum honorer agar jangan mudah terjebak dan terprovokasi dengan oknum anggota dewan dari partai apa pun.
"Selama ini honorer K2 dijadikan alat politik demi kursi empuk yang ada di gedung dewan. Apa pun caranya asal harapan serta cita-cita mereka bisa tercapai," kata Itong kepada JPNN.com, Rabu (26/1).
Dia melihat rencana penghapusan honorer pada 2023 juga termasuk isu menjelang tahun politik. Isu ini sengaja diangkat agar muncul orang-orang yang akan memberikan janji-janji lagi kepada honorer.
Honorer kata Itong, diberikan janji dan harapan untuk mendapatkan suara di pemilu 2024. Namun, seperti yang sudah terjadi selama ini, begitu kedudukan sudah diraih janji untuk mengangkat honorer menjadi PNS maupun PPPK dilupakan.
Dia menegaskan para honorer hanya menjadi sasaran empuk untuk dijadikan objek penderita.
"Katanya siap membela rakyat khususnya para honorer, tetapi pada akhirnya setelah duduk di DPR RI, semuanya seperti kacang lupa kulitnya," ucapnya.
Ketum DPP FHTTA-K2 Riyanto Agung Subekti alias Itong mengajak semua honorer bersatu dan jangan mau lagi dipolitisasi anggota dewan.
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- KepmenPAN-RB 634 Tahun 2024 Senjata Honorer TMS & Belum Melamar, Cermati 11 Ketentuannya
- 5 Berita Terpopuler: KemenPAN-RB Punya Info Terbaru, Dirjen Nunuk Bergerak Urus Guru Honorer, tetapi Masih Proses
- 5 Berita Terpopuler: Dua Kategori PPPK 2024 dengan Gaji Berbeda, Mulai Berlaku Awal 2025, tetapi Tetap Ada Prioritas
- Dirjen Nunuk Tegaskan P1 Tetap Prioritas Penempatan PPPK 2024
- 5 Berita Terpopuler: Dipastikan Hanya 25% yang Lulus PPPK, tetapi Jangan Ada PHK, Tolong Teken SK Honorer