Iuran BPJS Kesehatan Naik, PKS Pertanyakan Iktikad Baik Pemerintah

Kalau di militer, kata dia, ada rentang kendali sehingga bisa enak. Namun, kalau tidak ada memang repot sekali. "Saya sebagai menteri kesehatan bingung. Saya membuat aturan apa pun kalau tidak dijalankan tidak masalah, karena memang itu masalah rentang kendali," ujarnya.

"Anggaran juga hanya lewat saja, tetapi pertanggung jawaban akan anggaran itu digunakan seberapa atau berapa juga saya tidak mendapatkan laporan yang baik karena itu digunakan untuk apa," ujarnya.

Padahal, lanjut dia, kalau misalnya diketahui berapa jumlah defisit, maka tinggal dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya. Misalnya, lewat cukai atau cara lain.

Direktur Utama BPJS Fachmi Idris mengatakan tidak tepat kalau BPJS disebut tak transparan. "Kami dengan Kemenkes selalu koordinasi. Kami satu kesatuan pemerintah, tidak ada yang pada posisi memiuskan sendiri-sendiri," ujar Fahmi dalam rapat.

Dia menegaskan bahwa tidak ada niat BPJS menginjak muruah DPR dan mengkhianati hasil rapat.

"Mohon maaf kalau kami dikatakan mengkhianati, ingkar janji, menginjak-injak muruah DPR, tidak ada niat sama sekali dari kami untuk (itu," katanya. (boy/jpnn)