Iuran BPJS Kesehatan Naik, Fadli Zon: Kebijakan Publik Yang Buruk

Selain itu, kata Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini, database kepesertaan BPJS juga belum optimal, karena masih ada temuan 27,44 juta data peserta bermasalah.

"Ini sebenarnya adalah masalah lama, tetapi belum juga diselesaikan. BPJS seharusnya mempercepat proses ‘data cleansing’ kepesertaan ini," cuitnya.

Menurut Fadli, transparansi BPJS Kesehatan juga sangat buruk. Hingga saat ini BPJS belum mengunggah laporan tahunan dan laporan keuangan 2018.

Padahal, itu bagian dari pertanggungjawaban publik. Dokumen laporan pengelolaan dana jaminan sosial yang diunggah terakhir adalah tahun 2017.

Fadli kemudian menilai, pangkal mula permasalahan defisit BPJS Kesehatan sebenarnya bisa ditarik ke rendahnya anggaran kesehatan Indonesia.

Anggaran kesehatan hanya 110 triliun dari total APBN yang nilainya mencapai Rp 2 ribu triliun.

Menurut Fadli, jika dihitung berdasarkan proporsi terhadap GDP, maka anggaran kesehatan hanya sekitar 2,8 persen dari GDP sehingga setiap orang di Indonesia hanya memperoleh pembiayaan kesehatan sebesar USD 112 per kapita, jumlah yang sangat kecil.

Fadli menilai, ini proporsi anggaran kesehatan terhadap GDP sekitar 10 persen. Karena itu, kebijakan menaikkan iuran BPJS hingga lebih dari seratus persen menurut Fadli, kebijakan yang keliru.