Iuran BPJS Kesehatan Naik, Fadli Zon: Kebijakan Publik Yang Buruk

"Ini kebijakan publik yang buruk, karena yang dipikirkan pemerintah hanyalah bagaimana menyelamatkan keuangannya sendiri, tidak mau tahu implikasinya pada kantong masyarakat," kicaunya.

Fadli kemudian menyarankan agar presiden segera mengevaluasi direksi dan kelembagaan BPJS Kesehatan. Karena lembaga tersebut langsung berada di bawah presiden, bukan di bawah Kementerian Kesehatan.

"Saya usul, ada beberapa hal yang harus segera dievaluasi oleh Presiden. Pertama, @BPJSKesehatanRI ini adalah Badan Hukum Publik, bukan BUMN atau perusahaan sehingga, sangat tidak pantas jika Direksi BPJS digaji seperti halnya CEO atau direksi bank. Apalagi, lembaga ini terus-menerus defisit. Ini yang mencederai kepercayaan publik pada lembaga tersebut," kicau Fadli.

Kedua, sudah saatnya transparansi tata kelola BPJS Kesehatan memanfaatkan teknologi digital.

Bila perlu, tiap peserta punya mobile account yang bisa mengecek detail klaim yang diterima pada tiap transaksi, bukan hanya kapan harus bayar iuran saja.

Menurut Fadli, sudah bukan rahasia lagi jika selama ini peserta tidak bisa memantau jumlah biaya yang diklaimnya, juga tidak tahu persis manfaat atau fasilitas apa yang bisa diklaim, serta mana yang tidak.

Padahal, kata Fadli Zon, saat peserta datang ke rumah sakit, harus menandatangani perjanjian untuk membayar sendiri item-item manfaat yang tak ditanggung BPJS Kesehatan.

"Demi transparansi, seharusnya hal ini tak sulit dilakukan. Bukankah presiden di mana-mana selalu ngomong revolusi industri 4.0, ‘unicorn’, ‘decacornn’, atau tol langit? Harusnya semua itu segera diterapkan untuk membenahi," kicau  Fadli.(gir/jpnn)