Izin Alokasi Lahan Lambat, Wali Kota Ini Ngadu ke Gubernur

Namun proses perizinan yang cepat di Pemko Batam itu menjadi percuma, karena para pengusaha harus menunggu lama untuk mendapatkan izin alokasi lahan dari BP  Batam.

"Lahan itu ditunggu satu tahun, dua tahun, empat tahun, bahkan sampai meninggalpun tak dapat-dapat. Jadi persoalan sebenarnya adalah lahanm," beber Rudi.

Menurut dia, Gubernur Kepri harus mendukung Pemko untuk bisa mendudukan masalah lahan dengan BP Batam. Karena jika persoalan lahan jelas, maka investasi di Batam dipastikan akan maju dengan sendirinya.

Rudi mengaku pernah menyarankan sejumlah solusi kepada BP Batam terkait perizinan alokasi lahan ini. Supaya prosesnya lebih transparan dan cepat. Misalnya dengan sistem lelang.

Namun, kata dia, pihak BP Batam malah mewacanakan penggabungan sistem perizinan terpadu yang akan dikelola BP Batam. Menurut dia, ini bukan menjadi solusi melainkan malah menimbulkan masalah baru. 

"Kalau semuanya dikelola BP, lebih baik bubarkan Pemko," terang Rudi.

Selain sulitnya mendapatkan lahan untuk membangun, pemerintah juga sulit melaksanakan pelebaran jalan karena row jalan banyak yang sudah beralih fungsi. Ia mencontohkan ada row jalan yang harusnya memiliki lebar 50 meter, kini hanya tinggal 25 meter karena 25 meter lainnya sudah dijual ke pengusaha.

Oleh karena itu, Rudi memohon dukungan Gubernur untuk memfasilitasi pertemuan dengan BP Batam. Sehingga permasalahan ini bisa segera diselesaikan.