Izin BPOM dan MUI Sudah Klir, Azis: Bismillah, Semoga Bermanfaat
Pimpinan DPR bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan, itu mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait, maupun pemerintah daerah (pemda) dalam merealisasikan kelancaran program vaksinasi Covid-19.
“Kami berharap agar Kementerian Kesehatan pro aktif dalam mengawal agar standar mutu, SOP dan koordinasi dengan pemda serta lembaga-lembaga terkait bisa berjalan sesuai harapan," katanya.
Menurut Azis, kualitas vaksin harus dijaga. Edukasi kepada tenaga medis perlu ditingkatkan. "Supaya dapat mengedukasi kembali masyarakat saat disuntik," paparnya.
Terkait KIPI atau Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi, Azis mendesak agar kementarian tidak lamban menjelaskan kepada masyarakat.
Dia menegaskan hal ini dirasa perlu dalam membentuk keyakinan dan kesiapan mental masyarakat.
Menurut dia, hal ini juga berlaku baik untuk vaksin Sinovac maupun merek lain nantinya.
“Namanya juga situasi darurat, jadi pasti banyak pertanyaan, maka koordinasi antara kementeriaan dengan mitra-mitra terkait perlu cepat dan tepat mengedukasi masyarakat," katanya.
Menurut dia, hal ini sangat wajar, dan perlu kreativitas ekstra dalam menyosialisasikan vaksin berserta efek sampingnya.
Izin BPOM dan sertifikasi halal dari MUI sudah jelas untuk vaksin Covid-19 Sinovac.
- Larangan BPA di UE Mulai 2024, Kapan Indonesia Menyusul?
- MUI Imbau Umat Islam Pilih Pemimpin yang Berintegritas, Tidak Terima Suap dan Politik Dinasti
- Kata Pakar soal BPA pada Galon Polikarbonat, Mitos atau Fakta?
- Gerakan Boikot Jangan Dimanfaatkan untuk Persaingan Bisnis
- Bernardi, Produk Inovatif untuk Memenuhi Kebutuhan Konsumen Modern
- Kiai Marsudi Sampaikan Orasi Ilmiah di UIN Saizu Purwokerto