Izin Diskusi di Gedung Indonesia Menggugat Dicabut, Andreas: Mencederai Demokrasi

jpnn.com, JAKARTA - Pencabutan izin sepihak acara Organisasi Aktivis ProDemokrasi Change Indonesia bertajuk 'Demi Ibu Pertiwi: Saatnya Perubahan' di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Minggu (8/10), dengan alasan kehadiran bacapres Anies Baswedan mencederai demokrasi.

Insiden tersebut dinilai menjadi preseden buruk bagi terciptanya Pemilu yang jujur dan adil menjelang pesta demokrasi di 2024.

“Langkah pencabutan izin penggunaan Gedung Indonesia Menggugat untuk rapat kerja rakyat aktivis prodemokrasi oleh Pemprov Jabar merupakan tindakan sepihak yang mengancam kehidupan demokrasi di tanah air. Kondisi ini juga mencerminkan tidak netralnya Pemprov Jabar dalam menyikapi penggunaan fasilitas publik untuk kegiatan politik,” ujar Presidium Change Indonesia Andreas Marbun, Senin (9/10/2023).

Andreas menegaskan kegiatan Change Indonesia telah mendapat izin dari Disparbud Pemprov Jabar melalui surat bernomor 1853/HM.03/UPTDPKDJB yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2023.

Izin tersebut ditandatangani oleh Kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Pemprov Jabar, Ary Heriyanto. “Dalam rapat koordinasi dengan pengelola GIM, Change Indonesia yang berisi para aktivis mahasiswa lintas generasi, kelompok tani, dan kelompok buruh telah menjelaskan Anies akan datang.

Namun, hanya beberapa jam sebelum acara, izin dicabut tanpa surat pembatalan resmi dan pintu GIM digembok,” katanya.

Sementara, di hari yang sama, lanjut Andreas anak Presiden Joko Widodo yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, diizinkan memakai Sport Jabar Arcamanik di Kota Bandung untuk bertemu relawan.

Dia pun mempertanyakan konsistensi dari kebijakan PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin untuk pelarangan penggunaan fasilitas publik untuk kegiatan politik.