Izin Freeport Tak Pasti, DPRD Mulai Khawatir

jpnn.com - TIMIKA - Wakil Rakyat Mimika di DPRD sedang risau. Belum adanya kepastian perpanjangan izin usaha pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI), berdampak hilangnya pendapatan daerah di sektor pertambangan sebesar Rp 800 miliar. 

Ketua Sementara DPRD Mimika, M Nurman S Karupukaro mengatakan dampak merosotnya kontribusi Freeport memaksa pemerintah merubah berbagai kebijakan, yang akan disusun dalam APBD 2016. Pendapatan daerah yang bisa mencapai Rp 3 triliun bakal tidak tercapai tahun ini.

“Pemerintah pusat menyampaikan bahwa Freeport tidak bisa setor sebanyak itu kepada daerah, sebagai pendapatan Mimika tahun ini karena masa sulit yang dihadapi,” kata Nurman, seperti dikutip dari Radar Timika, Rabu (10/2).

Kader Partai Gerindra ini mengemukakan bahwa Mimika telah dirugikan akibat ketidakpastian izin ekspor, yang dikeluarkan oleh kementerian ESDM kepada Freeport. "Ini yang menjadi bahan pertimbangan kami semua. Kami harus pelajari KUA PPAS lagi setelah direvisi, karena banyak perubahan termasuk karena hilangnya sebagian pendapatan kami dari Freeport,” ujarnya. 

Kendati demikian, kata Nurman, DPRD akan mengundang Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan seluruh kepala SKPD untuk melakukan pertemuan, terkait kesulitan yang dihadapi pemerintah daerah di tengah ketidakpastian perpanjangan kontrak Freeport. 

Dewan sambung Nurman akan memastikan pemerintah daerah memiliki target dari sektor lain, yang setidaknya bisa sedikit menutupi kekurangan pendapatan dari sektor pertambangan. Termasuk mencari solusi dan mendesak SKPD, yang potensial untuk meningkatkan pendapatan. “Kami akan mencari opsi lain, apa yang bisa kami lakukan untuk menggantikan sektor pertambangan yang sementara merosot,” katanya. (mix/adk/jpnn)