Izin Jual Miras Diusulkan Rp 300 Juta

Jika ada yang keberatan soal keputusan yang mereka ambil, Anggota Komisi II DPRD Kota Tarakan ini meminta agar menyampaikan keberatannya ke Panja II yang dia pimpin. "Kan belum ditetapkan, silahkan sampaikan. Tapi kita tetap akan mempertahankannya keputusan sementara ini," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tarakan, Sahibuddin Amin mengatakan, sejauh ini MUI tidak pernah memberikan izin terhadap peredaran minuman beralkohol. Hanya saja, kata Sahibuddin, semua keputusan ada pada Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan. "Kita tidak pernah mengizinkan yang mengandung kemudharatan. Tapi, kita hanya sebagai pemberi pendapat, keputusan ada pada pemerintah," katanya.

Lantas apa pendapat MUI Tarakan terkait naikknya tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol? Sahibuddin kembali berpendapat, pihaknya hanya sebatas pemberi pendapat. "Inikan belum final. Pasti ada sanggahan dari para pelaku usaha. Tapi pada dasarnya, keputusan ini bisa mempersempit peredaran minuman yang memabukkan dan dilarang oleh agama itu," tegasnya. (nat/ngh/fuz/jpnn)