JPNN.com 
Izin Presiden Hambat Pemberantasan Korupsi
Rabu, 28 September 2011 – 14:11 WIB
Izin Presiden Hambat Pemberantasan Korupsi
"Kami minta Mahkamah Konstitusi harus mencabut ketentuan izin pemeriksaan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam perkara pidana," ujar Alvon. (kyd/jpnn)
Baca Juga:
JAKARTA - Teten Masduki, Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengajukan uji materi pasal 36 ayat 1,2,3,4, dan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Mitras DUDI & Litbang Kompas Ungkap Jenis Pekerjaan yang Bertambah 5 Tahun ke Depan
- Kimberly Resmi Bercerai, Majelis Hakim Kabulkan Tuntutan Hak Asuh Anak
- Pengukuhan Bunda PAUD, Benyamin Sebut Pendidikan Akhlak jadi Prioritas di Era Digital
- 5 Berita Terpopuler: Salah Tafsir Gaji Guru Naik 2025, Padahal Hanya Gopek untuk Honorer, tetapi Selamat ya
- Gaji Guru Naik Melalui Tunjangan Sertifikasi, Al Munzir Sangat Berbahagia
- Di Berita Heboh Gaji Guru Naik, Abdul: Mohon Maaf, Kemendikbudristek Tak Memiliki Kewenangan
.jpeg)
