Izinkan Militernya Gelar Operasi Bersenjata di Negara Lain, Tiongkok Dikhawatirkan Ikuti Pola Rusia

Pemimpin Tiongkok Xi Jinping dilaporkan telah membuka jalan bagi perluasan peran militer Tiongkok di negara lain, tak lama setelah Pemerintah Tiongkok menandatangani Pakta Keamanan dengan Kepulauan Solomon.

Pemerintah Tiongkok menyatakan Presiden Xi menandatangani puluhan dokumen yang memungkinkan militer negara itu menggelar "operasi angkatan bersenjata" non-perang di luar Tiongkok.

Laporan media pemerintah menyebutkan Presiden Xi, yang dijuluki sebagai Ketua Xi karena posisinya sebagai ketua Komisi Militer Pusat, telah menandatangani 59 peraturan baru, namun perinciannya tidak dipublikasikan.

Dikatakan, peraturan baru ini merupakan dasar hukum bagi Tentara Pembebasan Rakyat untuk "menjaga kedaulatan nasional Tiongkok, keamanan dan kepentingan pembangunan".

"Pasukan Tiongkok dapat mencegah efek dari ketidakstabilan regional yang memengaruhi Tiongkok, mengamankan rute transportasi vital untuk komoditas strategis seperti minyak, atau melindungi investasi, proyek, dan personel luar negeri Tiongkok," kata laporan Global Times, media Partai Komunis Tiongkok.

Ditambahkan, pedoman itu akan menentukan peran militer dalam kegiatan yang telah dilakukan, seperti bantuan bencana, misi bantuan dan pemeliharaan perdamaian.

Keputusan Presiden Xi untuk mempromosikan dan melegitimasi "operasi militer" non-perang telah menimbulkan keheranan karena terjadi hanya beberapa bulan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menginvasi Ukraina dengan kedok "operasi militer khusus."

Hal ini menarik perhatian pengamat di Taiwan, pulau yang memiliki pemerintahan sendiri yang diklaim oleh Tiongkok.