Jabar Masuk Daerah Paling Rawan Gangguan di Pilkada 2024, Begini Arahan Bawaslu RI

jpnn.com, BANDUNG - Provinsi Jawa Barat (Jabar) masuk daerah paling rawan gangguan di Pilkada 2024.
Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Jabar diyetapkan sebagai provinsi dengan rawan gangguan Pemilu tertinggi ke-4 dari seluruh provinsi ke Indonesia.
Terkait hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta jajarannya di Provinsi Jabar untuk mulai memetakan langkah mitigasi risiko terhadap wilayah tingkat kerawanan tinggi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan langkah pemetaan itu dilakukan dalam rangka mencegah munculnya dugaan pelanggaran di pelaksanaan Pilkada 2024.
Lolly berharap pemetaan itu menjadi acuan yang dapat dipedomani seluruh stakeholder.
"Pemetaan kerawanan itu sangat penting untuk pegangan semua pihak. Seluruh stakeholder harus kerja sama agar semua berjalan lancar dan hal yang buruk tidak terjadi lagi," ungkap Lolly dikutip,
Kamis (25/7).
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Jabar pada Pemilu 2019 lalu sebanyak 204 juta pemilih atau mencapai 17,5 persen dari total keseluruhan.
Hal tersebut menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang.
Begini arahan Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty kepada jajarannya dengan masuknya Jabar dalam daftar daerah paling rawan gangguan di Pilkada 2024
- Bertemu Wagub Erwan Setiawan, Bamsoet Dukung Pemekaran Daerah di Jawa Barat
- Seorang Pria di Bandung Disuruh Merawat Tanaman Oleh Kakaknya, Ternyata Pohon Ganja
- Menteri Lingkungan Hidup Beri Teguran Keras untuk TPA Sarimukti
- Dedi Mulyadi Resmi Jadi Gubernur Jabar, Bey Machmudin Mengaku Lega
- 4 Kepala Daerah Jabar dari PDIP Tidak Ikut Retret ke Magelang, Ini Sebabnya
- Dedi Mulyadi Pastikan Semua Kepala Daerah di Jabar Ikut Retret, Termasuk dari PDIP