Jabar Terapkan Proaktif Tes COVID -19 kepada ODP

Hingga tanggal 12 Maret 2020, total ODP di Jawa Barat mencapai 653 orang. Sebanyak 257 orang di antaranya telah selesai dipantau. Sementara total PDP di Jabar mencapai 63 orang dan 36 orang di antaranya telah selesai diawasi.
Kang Emil menekankan waspada tapi rasional kepada masyarakat Jabar. Dia pun memastikan pihaknya akan merespons dampak COVID-19 dengan terukur.
"Kita juga akan menghadapi bulan Ramadan, di mana pergerakan orang akan semakin banyak itu juga menjadi kekhawatiran yang harus kita respons dengan cara yang terukur. Jadi, harus waspada, tapi rasional, karena kita juga tidak ingin ekonomi tiba-tiba berhenti," katanya.
"Maka dari itu, kita juga siaga ketahanan pangan terutama untuk kaum duafa yang daya belinya kecil jangan sampai oleh gejolak harga mereka terbebankan dua kali," tambahnya.
Selain menerapkan proaktif tes untuk ODP, Pemda Provinsi Jabar akan menguatkan sistem rumah sakit. Salah satunya menambah jumlah rumah sakit rujukan virus korona di lini dua dan menyalurkan alat pelindung diri (APD) kepada tenaga medis di Jabar.
"Kita menambahi rumah sakit yang sudah siap di ring dua menjadi sekitar 27," ucapnya. "Kemudian kita sudah mengirimkan sesuai kebutuhan, seperti ke Tasikmalaya," imbuhnya.
Proaktif tes dalam penanganan penyebaran COVID-19 mendapat dukungan DPRD Jabar. Salah satunya dari sisi anggaran. Menurut Kang Emil, jumlah anggaran dari pos Belanja Tidak Terduga masih dalam pembahasan.
Gubernur Ridwan Kamil menyatakan Pemda Provinsi Jawa Barat segara menerapkan sistem proaktif tes kepada ODP (Orang Dalam Pemantauan) dalam penanganan penyebaran COVID-19 di Jabar.
- Kalah Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung, Pemprov Jabar Bakal Ajukan Banding
- Pertamina Gandeng Hyundai Motor Group & Pemprov Jabar Kembangkan Proyek W2H di Bandung
- Mengantisipasi Pungli di Tempat Wisata, Pemprov Jabar Sebar Tim Saber
- Pemprov Jabar Sediakan 55 Posko Piket Lebaran di Jalur Mudik
- TB Hasanuddin Minta Kerja Sama Pemprov Jabar dan TNI AD Ditangguhkan, Ini Alasannya
- Kerja Sama Dedi Mulyadi & KSAD Dinilai Melanggar UU TNI