Jabatan Anda Gubernur? Jangan Harap Bisa Masuk Malaysia

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia membuat aturan baru untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Malaysia menyatakan hanya menerima kunjungan resmi menteri dan pejabat lain di atas menteri.
“Rapat khusus kabinet memutuskan hanya pemimpin bertaraf menteri dan ke atas saja yang dibenarkan masuk ke negara ini atas urusan resmi,” ujar Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, Minggu (4/10) petang.
Walau bagaimanapun mereka perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan pemerintah.
"Semua delegasi termasuk Ketua Delegasi diwajibkan membuat tes usap tiga hari sebelum tiba di lapangan terbang internasional negara dan begitu tiba di lapangan terbang internasional mereka sekali lagi diwajibkan menjalani tes usap kedua,” katanya.
Kehadiran delegasi, ujar dia, hanya untuk acara resmi yang tidak melibatkan orang banyak.
“Kedatangan delegasi akan diiringi dari lapangan terbang ke hotel seterusnya ke tempat acara dan ke lapangan terbang kembali untuk dihantar pulang ke negara mereka,” katanya.
Kehadiran semua delegasi hanya dibenarkan menggunakan pesawat pribadi saja.
Pemerintah Malaysia membuat aturan baru soal kunjungan pejabat resmi di masa pandemiCOVID-19.
- Perintah Prabowo kepada Menteri: Cegah Harga Pangan Melonjak di Ramadan
- Survei LPI: Budi Gunawan, Menteri Berkinerja Terbaik di Kabinet Prabowo
- Soal Lagu Bayar Bayar Bayar, GPA Ungkit Peran Polisi Saat Banjir & Penanganan Covid-19
- Bakal Ada Operasi Pasar di 500 Titik, Harga Sembako Harus Lebih Murah dari Malaysia
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya
- Kepala Daerah Dilantik Serentak, Ibas: Perkuat Kolaborasi dan Bahagiakan Rakyat