Jabatan Luhut Tambah Lagi, Jokowi Teken Perpres Baru
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional. Jabatan ini menambah panjang kedudukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu di bawah rezim Jokowi.
Kedudukan Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Perpres tersebut ditandatangani oleh Jokowi pada 6 April 2022.
"Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi," bunyi Pasal 7 ayat 1 huruf a Perpres tersebut.
Wakil ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Ketua harian Dewan SDA Nasional ialah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Dan anggota Dewan SDA Nasional dijabat oleh para menteri-menteri.
Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur perwakilan pemerintah daerah terdiri dari dua gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian barat, dua gubernur mewakili Indonesia bagian tengah, dan dua gubernur mewakili Indonesia bagian timur.
Tugas Luhut Cs ialah mengoordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional. Kebijakan Nasional Sumber Daya Air ialah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
Presiden Jokowi memberikan jabatan baru untuk Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut punya tanggung jawab mengelola air se-Indonesia.
- Menko Airlangga Dukung Kerja Sama Strategis RI-Emirat Arab di Sektor Energi Dipercepat
- Menko Airlangga Bertemu Menteri Energi & Infrastruktur Emirat Arab, Ini yang Dibahas
- Eks Pimpinan KPK dan Aktivis Laporkan PSN PIK 2 ke KPK, Sebut Ulah Jokowi
- Lanjutkan Capaian Kinerja 100 Hari Prabowo, Ketahanan Pangan & Pertumbuhan Ekonomi jadi Aspek Utama
- Menko Airlangga Hartarto Tegaskan Komitmen Pemerintah Mendorong UMKM Naik Kelas
- Jokowi dan Korupsi