Jabatan Panglima TNI Bisa Diperpanjang Hingga Pemilu 2024 Selesai

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah kalangan mempertanyakan munculnya wacana percepatan pensiun Panglima TNI Laksamana Yudo Margono demi pengamanan pemilu.
Salah satunya ialah pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie yang mempertanyakan rencana pensiun dini untuk Laksamana Yudo Margono.
“Jangan-jangan ini hanya usaha untuk melakukan impeachment terhadap Panglima TNI Yudo Margono yang terkenal 'tegak lurus' dalam sikap dan prinsipnya,” kata Connie di Jakarta.
Connie menyoal pernyataan Gubernur Lemhanas, Andi Widjajanto dan politikus yang beberapa waktu lalu mengatakan bahwa tidak ideal bila Panglima TNI dan KSAD pensiun di saat tahapan kampanye pemilu sudah berlangsung.
“Indikator bahwa Pilpres tidak aman jika tidak ada atau ada percepatan pergantian apa?” sambung Connie.
Alih-alih masa jabatan Panglima TNI dipercepat seperti yang disampaikan oleh Gubernur Lemhanas, Connie berpendapat bahwa sebaiknya masa jabatan panglima TNI diperpanjang saja.
“Perpanjangan Panglima TNI adalah keniscayaan untuk keamanan Pilpres selain juga menuntaskan legacy Presiden tentang visi misi Poros Maritim Dunia dalam segala aspek pertahanan dan road map Alutsista hingga gelar postur serta doktrin,” tegas Connie.
Sementara untuk KSAD, menurutnya tidak masalah bila memang diganti atau tetap dipensiunkan pada November mendatang.
Connie Rahakundini Bakrie berpendapat bahwa sebaiknya masa jabatan Panglima TNI diperpanjang saja.
- Panglima TNI Bangga Sambut Prajuritnya Seusai Bertugas Dalam Misi PBB di Lebanon
- Panglima TNI Memutasikan 52 Perwira TNI, Berikut Daftar Namanya
- Panglima TNI Mutasi Besar-besaran Pati dari 3 Matra, Berikut Daftarnya
- Pembentukan Kodam & Ratusan Batalion Baru Bukan untuk Militerisme, Rakyat Akan Sangat Terbantu
- DPR RI Menyetujui Revisi Tatib, Bisa Mengevaluasi Panglima TNI Hingga Hakim Agung
- Ada Inpres Penghematan, KSAD Sebut Tidak Ada Pemotongan Anggaran