Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi dan SBY Maju Lagi, Seru Juga sih
jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono menyoroti kemunculan komunitas Jok-Pro yang menggadang-gadang pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto maju di Pilpres 2024.
Arief mengeklaim kemunculan komunitas Jok-Pro terinspirasi dari gagasan masa jabatan presiden tiga periode melalui amendemen UUD 1945 yang disampaikannya beberapa bulan lalu.
"Komunitas Jokowi-Prabowo yang pasti dimotori oleh kelompok yang setuju dengan ide pemikiran saya tentang masa jabatan presiden tiga periode," ucap Arief kepada JPNN.com, Senin (21/6).
Dia mengatakan konstitusi saat ini hanya mengatur masa jabatan bagi presiden dan wakil presiden terpilih maksimal dua periode saja.
Arief juga menyebut gagasan menambah masa jabatan presiden tiga periode bertujuan untuk masa depan sistem politik dan pemerintahan yang lebih berkesinambungan bagi keberlangsung negara.
Dengan penambahan masa jabatan itu, katanya, para presiden dan wakil presiden terdahulu maupun yang sedang menjabat bisa kembali ikut Pilpres.
Beberapa nama yang disebut Arief seperti Presiden Jokowi, Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla atau JK.
"Masa jabatan tiga periode tidak hanya memberikan kesempatan pada Jokowi, SBY, ataupun Pak JK untuk bisa maju di Pilpres 2024, tetapi jika ada tokoh yang memang masih layak memimpin ketika sudah menjabat dua periode bisa memimpin kembali," tutur Arief.
Arief Poyuono juga sampaikan analisis mengejutkan bila Jokowi-Prabowo diduetkan di PIlpres 2024, simak.
- Jokowi Terima Manfaat Pensiun dan Tabungan Hari Tua dari TASPEN
- Bakal ke Luar Negeri, Prabowo Minta Para Menteri Tetap Laporan Lewat Video Call
- Jerry Hermawan Lo dan TNI AD Menghidupkan Lahan yang Tidur 4 Tahun, Hasilnya Luar Biasa
- Prabowo Ucapkan Selamat kepada Donald Trump, Berharap Dapat Bekerja Sama Erat
- Pemutihan Utang UMKM Dinilai Bisa Menurunkan Angka Kemiskinan, Asalkan
- Tom Lembong Diyakini Sudah Meminta Izin Jokowi terkait Kebijakan Impor Gula