Jadi Ajang Buka-bukaan Tokoh Nasional

”Badan Fungsional Keahlian ini yang akan memiliki database dan hasil riset yang akan memasok keperluan DPR dalam melaksanakan fungsi legeslasi dan budgeting. Biar anggota dewan punya data pembanding ketika melakukan pengawasan, sehingga bisa adu berargumentasi dengan pemerintah. Tidak seperti sekarang, hanya manut pada data-data yang disodorkan oleh pemerintah,” jelas Marzuki.

Dalam kesempatan itu, Marzuki mendapat pertanyaan dari beberapa pemimpin redaksi terkait banyaknya anggota DPR yang tersangkut masalah hukum, tetapi tidak juga diberhentikan. Malah ada yang sudah dinyatakan bersalah dengan ketetapan hukum. Ketua DPR ini mengakui, harusnya anggota DPR yang menyandang status terdakwa saja dibebas tugaskan.

”Harusnya seperti itu. Tapi karena Badan Kehormatan DPR berkonflik terus, maka DPR tidak bisa mengeluarkan keputusan membebastugaskan atau memberhentikan anggota,” jelasnya. (dri)