Jadi Kada, Antre Ditangkap KPK

JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi menggelar acara Dialog Pilkada dan Perkembangan Politik 2010 di kantor kemendagri, Jakarta, Jumat (7/5). Persoalan yang dibahas dalam diskusi itu antara lain wacana gubernur ditunjuk langsung oleh presiden, karena gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Gamawan membuka perdebatan, dengan menyebutkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan cagub saat pilkada.

Ada seorang gubernur yang menghabiskan Rp100 miliar. Jika dalam lima tahun harus balik modal, maka setiap tahun harus bisa mengantongi Rp20 miliar, atau Rp1,8 miliar per bulan. Sementara, gaji gubernur hanya Rp8,7 juta.

"Sudah 144 kepala daerah yang izin pemeriksaannya dikeluarkan presiden. Jadi, sampai ada yang mengatakan, menjadi kepala daerah itu antre untuk ditangkap KPK," ujar Gamawan.

Pendapat Gamawan didukung Ryaas, yang menyebutkan memang di konstitusi, tidak ada dicantumkan eksplisit gubernur harus dipilih langsung. Berbeda dengan pilpres, yang di UUD jelas disebutkan dipilih langsung oleh rakyat.