Jadi Ketum Demokrat versi KLB, Moeldoko: Saya Tidak Mau Membebani Presiden
jpnn.com, JAKARTA - Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan keputusannya untuk menjadi Ketua Umum PD versi KLB merupakan keputusan pribadinya sehingga tidak perlu meminta persetujuan Presiden Jokowi.
"Saya tidak mau membebani presiden," tuturnya.
Pria kelahiran Kediri, 8 Juli 1957 itu juga dengan tegas meminta agar nama Presiden Joko Widodo tidak dibawa-bawa dalam prahara di internal Demokrat.
Moeldoko juga mengaku khilaf saat menerima pinangan Darmizal dan kawan-kawan untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat (PD) versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit.
Mantan panglima TNI itu menyebut khilaf lantaran tidak memberitahu istri dan keluarga terkait keputusannya tersebut. Menurutnya, itu karena dia sudah terbiasa mengambil risiko selama ini.
"Apalagi demi kepentingan bangsa dan negara," kata Moeldoko melalui akunnya di Instagram pada Minggu (28/3).
Sebelumnya, Moeldoko menyebutkan telah terjadi pertarungan ideologis di dalam Partai Demokrat menjelang Pemilu 2024 yang bisa membahayakan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Dia mengeklaim memilih menjadi Ketua Umum PD versi KLB bukan hanya menyelamatkan Partai Demokrat, tetapi juga menyelamatkan bangsa Indonesia.(mcr8/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengaku tidak mau membenani Presiden Joko Widodo dalan permasalahan di tubuh Partai Demokrat
Redaktur & Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Platform MDI Resmi Meluncur, Moeldoko: Jangan jadi Pemain Tanah Abang Terus
- Moeldoko: Kami Tidak Mendukung Mobil Hybrid dapat Subsidi, ya
- Tegas! Moeldoko Dukung Pemerintah Tidak Memberi Insentif Mobil Hybrid
- Simposium Internasional XVI PPI Dunia di Budapest Resmi Dibuka, Bahas Sejumlah Hal Penting
- Pesan Moeldoko untuk Percepatan Kebijakan Satu Peta
- Moeldoko Meyakini KPK Bisa Menangkap Harun Masiku dalam Waktu Dekat