Jadi Pejabat, Aktivis Harus Siap Diaudit

"Untuk itu Jokowi-JK harus mencangkan kedaulatan pangan di Indonesia, mencari energi alternatif," pungkasnya.

Sementara itu, Jumhur bercerita saat menjabat Kepala BNP2TKI persoalan yang dihadapinya sangat berat. Sebab, lanjut dia, yang diurus adalah puluhan ribu Tenaga Kerja Indonesia, bukan hanya orang perorang saja.

Diakuinya, setiap tahun ada 60 ribu TKI pulang bermasalah. Namun, kata dia, BNP2TKI terus berupaya melakukan perbaikan hingga angka tersebut menurun. Dia memprediksi, pada 2014 ini hanya ada enam ribu kasus TKI.

Selain itu, Jumhur mengklaim sebagai satu-satunya pejabat yang berani menaikkan upah TKI pada 2007 lalu. "Soal upah TKI pada tahun 2007, Anda bisa cek. Saya adalah satu-satunya pejabat yang berani menaikkan upah TKI," jelasnya.

Kendati demikian, ia mengakui bahwa untuk menaikkan upah itu bukan perkara mudah. Dalam memperjuangkan upah, ia harus berdebat panjang dengan Pemerintah Arab Saudi.

"Akhirnya disepakati antara kita (Indonesia) dan Arab Saudi ada kenaikan 30 persen upah TKI. Dan hari ini 100 persen naik," ungkapnya.

Jumhur juga mengatakan bahwa Indonesia masih abai dalam pengawasan masalah perdagangan manusia.

Menurutnya, salah satu pemicu maraknya perdagangan manusia tersebut karena dokumen diurus secara manual. Dia menegaskan, dari mulai desa hingga luar negeri, dokumen hancur-hancuran.