Jadi Saksi Ahli di Kasus Mantan Direksi Tiga Pilar, Pakar Hukum Bisnis ini Bilang Begini
jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum bisnis Universitas Sebelas Maret (UNS) Dr Yudho Taruno Muryanto menilai, tindakan dua mantan direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) Stefanus Joko Mogoginta dan Budhi Istanto termasuk dalam penipuan pasar modal.
Hal tersebut Yudho sampaikan sebagai saksi ahli dalam lanjutan sidang dugaan pemalsuan laporan keuangan AISA pada Rabu (24/3).
Yudho menyebut, kedua terdakwa yakni Joko dan Budhi memenuhi unsur kejahatan dalam pasal 90 dan 93 UU 8/1995 tentang Pasar Modal.
Sejumlah ketentuan tersebut mengatur bahwa emiten dilarang membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan, sehingga mempengaruhi harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Pengertian penipuan dalam UU Pasar Modal adalah memberikan informasi tidak benar, setengah benar, atau tidak memberikan informasi sama sekali. Adapun kewajiban emiten adalah memberikan keterbukaan informasi yang diatur dalam pasal 86,” jelas Yudho.
Yudho menambahkan, penyampaian laporan keuangan yang tidak semestinya atau secara material tidak benar itu juga turut membuat distorsi pada pasar modal Indonesia, yang berakibat menurunnya kepercayaan investor.
Lebih luas, tindakan kedua terdakwa juga berimbas buruk terhadap stabilitas keuangan negara, sebab pasar modal merupakan salah satu indikator perekonomian negara.
Oleh karena itu, Joko dan Budhi sebagai direksi Tiga Pilar Sejahtera yang menandatangani laporan, merupakan pihak yang paling bertanggung jawab.
Pengertian penipuan dalam UU Pasar Modal adalah memberikan informasi tidak benar, setengah benar, atau tidak memberikan informasi sama sekali.
- Pakar Hukum Nilai Permenpora 14/2024 Bertentangan dengan Piagam Olimpiade
- Muhammad Gustidin, Dari Lagu City of Lies ke Bisnis Properti dan Kripto
- Soroti Kasus Timah, Pakar Hukum Sebut Kerugian Ekologis Tak Bisa Jadi Bukti Korupsi
- BRIS Tutup 2024 dengan Kinerja Gemilang di Bursa Saham
- Awal 2025, BFI Finance Bakal Lunasi Obligasi Rp 227 Miliar
- Pakar Hukum Bandingkan Putusan Terhadap Budi Said dengan Harvey Moeis