Jadi Tersangka, Awang Dekati Petinggi di Jakarta
Datangi Ketua DPD dan Menteri Perhubungan Jelaskan Kasus KPC dan BSB
Kamis, 22 Juli 2010 – 02:45 WIB

Jadi Tersangka, Awang Dekati Petinggi di Jakarta
JAKARTA - Gubernur Kaltim Awang Faroek, Rabu (21/7), yang menjadi tersangka korupsi divestasi saham Kaltim Prima Coal (KPC) mendatangi Ketua DPD RI Irman Gusman untuk menjelaskan kasus korupsi yang membelitnya itu. Kepada Irman, Awang mengharapkan DPD bisa menjalankan fungsinya untuk meminta penjelasan kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji, yang menjadikan Awang sebagai tersangka dan harus bertanggung jawab secara hukum terhadap kasus yang disebut-sebut merugikan negara hingga Rp 576 miliar itu.
"Sebab kasus ini sedikit banyak mengganggu roda pemerintahan di Kaltim," ucap Hamzah Dahlan, pengacara Awang saat dihubungi, tadi malam. Tiga anggota DPD dari daerah pemilihan Kaltim, Bambang Susilo, Luther Kombong, serta Awang Ferdian, ikut hadir dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Irman Gusman RI tersebut.
Hamzah menambahkan, kedatangan Awang atas permintaan DPD karena menilai Kaltim bergejolak paska penetapan dirinya sebagai tersangka. Sebaliknya menurut Luther, Awang-lah yang meminta waktu pimpinan DPD untuk bisa menjelaskan kasusnya. "Tidak diacarakan (diagendakan) sebelumnya, itu inisiatif Pak Awang," kata Luther.
Dikatakan pula, belum ada sikap dari DPD apakah akan meminta penjelasan pada Jaksa Agung seperti yang diharapakan Awang. "Posisi kita hanya mendengarkan klarifikasi Pak Awang kenapa kasusnya bisa terjadi. Dia jelaskan asal mula divestasi dari awal," jelas Luther.
JAKARTA - Gubernur Kaltim Awang Faroek, Rabu (21/7), yang menjadi tersangka korupsi divestasi saham Kaltim Prima Coal (KPC) mendatangi Ketua DPD
BERITA TERKAIT
- Komisi II DPR: BKD Jateng Bersalah atas Gagalnya 592 Lulusan PPG di Seleksi PPPK
- Jujurlah, Apa Alasan Pengangkatan PPPK 2024 Maret 2026? Ada 3 Hal Harus Dijelaskan
- Gandeng Komdigi, Mentrans Iftitah Ingin Transformasi Transmigrasi Optimal
- Keluarga Gamma Rizkynata: Hukuman Aipda Robig Harus Maksimal, Jangan Dikurangi!
- RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Perlu Partisipasi Publik demi Tata Kelola yang Adil
- Ahmad Luthfi: Jawa Tengah Siap Sambut Kedatangan Pemudik Lebaran 2025