Jadikan KPK Pusat Penyadapan Korupsi

Chaerul pun menceritakan pengalamannya. Saat masih menjadi Direktur Penyidikan di Kejakgung, Chairul pernah minta tolong bantuan KPK untuk melakukan penyadapan. “Apa salahnya harus minta tolong,” tambahnya. 

Menanggapi adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara Intersepsi, Chaerul juga menyarankan agar RPP itu memuat pengaturan pemusatan penyadapan dalam tindak pidana korupsi di KPK. Menurutnya, dengan gaji KPK yang tinggi maka potensi penyalahgunaan kewenangan itu lebih kecil. “KPK sudah terbukti. Sejak tahun 2003 dalam melakukan penyadapan tidak ada yang disalahgunakan sampai sekarang,” tambahnya.

Chaerul menegaskan, kewenangan penyadapan bisa saja diberikan pada polisi dan jaksa jika kesejahteraannya sudah terpenuhi. “Perlu ada pemenuhan kesejahteraan dulu, gajinya harus dinaikkan,” katanya. (awa/jpnn)