Jadikan Maritim Indonesia Tuan Rumah di Negeri Sendiri
jpnn.com - JAKARTA - Keinginan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat sektor maritim mendapat dukungan dari kalangan masyarakat. Menurut mereka, sudah saatnya maritim diperkuat, karena selama ini sektor tersebut lebih didominasi negara asing.
"Meski terkesan terlambat, namun paling tidak Indonesia hari ini sudah mau memulai memfokuskan pada sektor kemaritiman," kata pemerhati kemaritiman, Agus Santoso, Senin (20/10).
Dia menyebutkan, saat ini yang digarap hanya sumber daya alam kelautan sehingga belum cukup. Sedangkan kemaritiman belum tersentuh. Dicontohkannya di Pelabuhan Tanjung Priok yang peti kemasnya hanya dipenuhi bendera asing seperti Singapura, Hongkong, Jepang, dan Tiongkok. Indonesia hanya memiliki kapal kecil, fungsinya sebatas mengantar barang dari Jakarta ke Singapura atau Surabaya ke Singapura.
"Visi misi Pak Jokowi sudah jelas, sekarang tinggal bagaimana mengimplementasikannya. Bagaimana juga menjadikan maritim Indonesia sebagai tuan rumah di negeri kita sendiri," tuturnya.
Dia menyentil pernyataan Jokowi tentang membelakangi samudera. "Kenapa membelakangi? Karena investasi sektor kelautan di Indonesia sangat sulit lantaran banyaknya perizinan. Wajar kemudian mereka memilih investasi ke Singapura," terang mantan Pimred Tabloid Kemaritiman di era tahun 1990-an ini.
Dia menambahkan, jika dalam kabinet Jokowi ada Menko Kemaritiman, maka harus menggabungkan kelautan dan perikanan agar fungsinya kelihatan. (esy/jpnn)
JAKARTA - Keinginan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat sektor maritim mendapat dukungan dari kalangan masyarakat. Menurut mereka, sudah saatnya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Nilai IKIP Kaltim Meningkat, Masuk Tiga Besar Nasional
- Yorrys Raweyai: DPD Akan Mengawal Proses Pembangunan PIK 2 Tangerang
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan