Jadwal PPPK Guru Selalu Molor, Pemerintah Tidak Mempunyai Anggaran?

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Bondowoso Jufri mendesak pemerintah untuk jujur soal kendala dalam rekrutmen PPPK guru.

Dia menilai pemerintah sengaja mengulur-ulur tahapan seleksi PPPK guru karena tidak adanya anggaran.

Pemerintah pun dinilai pintar berkelit dengan berbagai alasan untuk menutupi penyebab sebenarnya mengapa sampai jadwal PPPK guru berubah-ubah dan selalu molor.

"Pemerintah lebih baik jujur kalau tidak mempunyai anggaran. Jangan hanya gembar-gembor program satu juta PPPK guru, tetapi sebenarnya duitnya enggak ada," kata Jufri kepada JPNN.com, Minggu (7/11).

Dia menyebutkan ketiadaan anggaran sudah terungkap dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bulukumba, perwakilan GTKHNK 35 , PHK2I, dan forum honorer lain pada pekan lalu.

Dalam RDPU itu DPRD Kabupaten Bulukumba meragukan keseriusan pemerintah pusat terkait gaji dan tunjangan guru PPPK. Bukan hanya Bulukumba, tetapi rerata kabupaten/kota suaranya sama yaitu meminta kejelasan terkait pembayaran gaji dan tunjangan guru PPPK.

Mereka juga meminta adanya penambahan DAU untuk gaji dan tunjangan guru PPPK.

"Ini jadi bukti tidak jelasnya penambahan gaji dan tunjangan guru PPPK melalui DAU di setiap kabupaten/kota," ujar Jufri.