Jaga Kondusifitas Jelang Pilkada, AKBP Fahrian Sambangi Tokoh Agama dan Masyarakat,

jpnn.com, INDRAGIRI HULU - Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar aktif menjalin silaturahmi dengan para tokoh agama dan masyarakat.
Hal ini dilakukannya sebagai upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif menjelang Pilkada serentak 2024.
AKBP Fahrian bersama jajarannya aktif menyambangi tokoh agama mulai dari Ketua MUI Inhu, Ketua NU, Ketua FKUB Inhu, hingga tokoh masyarakat di wilayahnya.
Silahturahmi itu dilakukan dalam rangka cooling system menjelang Pilkada 2024 mendatang.
AKBP Fahrian mengatakan dirinya dan jajaran sengaja melakukan kegiatan rutin mengunjungi tokoh agama dan masyarakat jelang Pilkada.
“Ini upaya preventif kami untuk mencegah terjadinya konflik atau gangguan kamtibmas yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi,” kata Fahrian kepada JPNN.com, Minggu (11/8).
Mantan Kasubdit Paminal Polda Riau ini menambahkan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Forkopimda Inhu agar bersama-sama menjaga kondusifitas menjelang dan saat Pilkada dilaksanakan.
“Kami dengan instansi terkait, TNI, KPU, Pemda, sudah berkomitmen agar menjaga berjalannya Pilkada 2024 dengan maksimal,” tegasnya. (mcr36/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Ini upaya yang dilakukan Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar menjaga kondusifitas jelang Pilkada serentak 2024
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Rizki Ganda Marito
- Presiden Prabowo Bakal Lantik 961 Kepala Daerah Hari Ini
- Ini Legasi Nana Sudjana Selama Memimpin Jateng
- Nana Sudjana Apresiasi KPU Jateng yang Bisa Hemat Anggaran Pilkada Rp 150 Miliar
- Saksi Ahli di MK: Tindakan KPU Barito Utara Sudah Sesuai Parameter Pemilu Demokratis
- Keberpihakan Kadis DPMK Sarmi di Pilkada Bisa Berujung Pidana, BKN Didesak Bertindak
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran