Jaga Kurs, Importer Wajib Lapor

JAKARTA - Kebutuhan dolar AS (USD) oleh importer swasta yang tak terdeteksi dinilai memicu pelemahan rupiah terhadap USD. Hal ini lantaran Bank Indonesia (BI) belum memiliki catatan sistem pembayaran importasi. Sistem tersebut terkait dengan kepastian permintaan USD, khususnya untuk importasi dan pembayaran utang yang jatuh tempo.

Kurs rupiah per 23 Agustus menguat tipis di level Rp 9.480-Rp 9.500 per USD dibandingkan penutupan 16 Agustus 2012 di level Rp 9.498.

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani mengungkapkan sejauh ini pemerintah telah melakukan penjagaan nilai mata uang baik melalui pelaporan hasil ekspor kepada perbankan dalam negeri maupun kewajiban lapor utang luar negeri. "Namun, pembayaran utang luar negeri tidak lapor, BI tidak tahu seberapa besar suplai dana sesuai kebutuhuhan," ungkap Aviliani, Kamis (23/8).

Dia mencontohkan, kewajiban lapor Pertamina dalam hal impor BBM. Sejauh ini, memang hanya BUMN yang melaporkan kebutuhan USD-nya. Di luar BUMN seperti perusahaan swasta, belum ada yang melakukan pelaporan. Akibatnya, ketika ada perusahaan yang utangnya jatuh tempo, rupiah pun jeblok.