Jaga Wilayah Perairan Indonesia, Fadli Zon Contohkan Turki

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mengatakan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki peran besar dalam menjaga wilayah perairan Indonesia, termasuk di Kepulauan Natuna. Menurut Fadli, hal ini mengingat 3/4 wilayah Indonesia merupakan lautan.
"Bakamla harusnya mempunyai peran yang cukup besar. Namanya saja Badan Keamanan Laut dan wilayah kita kan (terdiri dari) 3/4 wilayah laut," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/1).
Mantan wakil ketua DPR itu menuturkan bahwa kedaulatan Indonesia bukan hanya di darat, tetapi juga di laut. Karena itu, katanya, untuk menjaga kedaulatan Indonesia di laut maka sudah seharusnya Bakamla dilengkapi peralatan yang canggih. "Oleh karena itu perlu dilengkapi dengan perlengkapan peralatan yang memang canggih," ujarnya.
Fadli menuturkan, salah satu perlengkapan canggih yang harus diberikan kepada Bakamla adalah drone. Menurut dia, drone akan sangat memudahkan untuk melakukan pemantauan, dan biayanya relatif sangat murah.
Dia mencontohkan saat kunjungan kerja ke Turki beberapa waktu lalu, mereka bisa mengoperasikan drone tanpa awak dengan jangkauan 200-300 kilometer.
Menurutnya, Indonesia pun bisa mengoperasikan drone untuk memantau wilayah perairan. "Ya memang memerlukan satelit sarana, tetapi wilayah kita masih memungkinkan (menggunakan drone)," katanya.
Bahkan, Fadli menegaskan bahwa drone itu bisa dilengkapi dengan senjata yang cukup canggih yang dapat menembak dengan jarak empat hingga lima kilometer dari atas. "Itu salah satu cara kita untuk mengamankan," tegasnya. (boy/jpnn)
Fadli Zon mengatakan sudah seharusnya Bakamla diberikan perlengkapan canggih dalam menjaga laut Indonesia.
Redaktur & Reporter : Boy
- Seleksi PPPK Tahap 2 Daerah Ini Bulan Depan, 904 Honorer Memperebutkan 103 Sisa Formasi
- Megawati Tonton Teater di GKJ, Menterinya Prabowo Ikut Hadir
- Fadli Zon Mengenang Pertemuan Terakhir dengan Titiek Puspa
- Titiek Puspa Meninggal Dunia, Fadli Zon Turut Berduka
- Tarif Trump Ancam Ekspor, HKTI Dorong Pemerintah Lindungi Petani
- TMT 1 Maret 2025, Gaji Perdana CPNS & PPPK 2024 Tergantung SPMT