Jagokan Senator Perempuan untuk Pimpin DPD
jpnn.com - JAKARTA – Selama dua periode keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), posisi ketua di lembaga tinggi negara itu selalu diduduki politisi pria. Namun, sudah saatnya DPD periode 2014-2019 memiliki ketua seorang perempuan.
Pendapat itu disuarakan anggota DPD terpilih dari Provinsi Kalimantan Barat, Maria Goreti. Menurutnya, ada senator yang cocok dan punya kemampuan untuk menjadi Ketua DPD RI. Nama yang disodorkan Maria adalah Damayanti Lubis, anggota DPD asal Sumatera Utara yang kembali terpilih untuk periode 2014-2019.
Menurut Maria, sosok Damayanti akan mampu menjadi perwakilan perempuan dalam jajaran pimpinan DPD RI ke depan. Pengalaman Damayanti sebagai anggota DPD pada periode sebelumnya, kata Maria, menunjukkan kemampuan profesor di Universitas Sumatera Utara itu dalam mengemban kepercayaan sebagai pimpinan para senator dalam membawa aspirasi daerah. “Saya menilai Damayanti mampu,” kata Maria kepada wartawan, Selasa (30/9).
Periode sebelumnya, Maria dan Damayanti sama-sama duduk di Komite III DPD RI. Menurut Maria, pengalaman Damayanti sangat luas seperti di dalam dunia akademik dan pemberdayaan masyarakat.
Maria menilai Damayanti dapat mewakili kaum perempuan di DPD. Sejumlah usuluan yang harus lebih disuarakan antara lain amandemen UUD 1945. “Usulan ini nantinya akan berimplikasi pada penguatan fungsi legislasi dan sistem presidensial,” sambung Maria.
Sedangkan pengamat politik Indexpolitika, Denny Charter menilai kepemimpinan Irman Gusman sebagai Ketua DPD periode 2009-2014 belum terlihat. “Selama ini tidak terdengar peranannya,” kata Denny.(boy/jpnn)
JAKARTA – Selama dua periode keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), posisi ketua di lembaga tinggi negara itu selalu diduduki politisi pria.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Syahganda Sebut Pernyataan Dolfie Soal PPN Dapat Picu Instabilitas Politik
- Viva Yoga Sebut 4 Menteri Gabung Bukti PAN Garda Terdepan Kawal Prabowo
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Hasil Pilkada 8 Daerah dengan Calon Tunggal Digugat ke MK, Pertanda Apa?
- Banyak Banget, Ada 312 Hasil Pilkada yang Digugat ke Mahkamah Konstitusi