Jajaki KBS Diintegrasikan ke BPJS

jpnn.com - PURWOKERTO - Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Banyumas saat ini sedang menjajaki kemungkinan Kartu Banyumas Sehat (KBS) diintegrasikan dengan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Langkah ini untuk mengantisipasi membengkaknya anggaran KBS setiap tahun.

Mulai Oktober 2013, trend serapan KBS setiap tahun cenderung meningkat. "Kita masih menjajaki kemungkinan Jamkesda integrasi dengan BPJS," terang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dr Istanto MKes di ruangannya, Rabu (2/7) pagi.

Istanto menyebut, setiap bulan tagihan Jamkesda dari RSUD yang bekerja sama dengan Pemkab Banyumas, mencapai Rp3 miliar.  Yakni untuk RSUD Banyumas, RSUD Ajibarang, RS Margono Soekarjo (RSMS), RSUP Dr Kariadi Semarang,  RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, dan Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr. Soerojo, Banyumas. Jumlah ini masih memungkinkan terus meningkat, sejalan dengan sosialisasi KBS ke masyarakat.

Jika dimungkinkan, setiap bulan Pemkab Banyumas hanya membayarkan premi warga miskin yang menjadi peserta KBS untuk diikutikan dalam peserta BPJS. "Tapi ini masih wacana, sebagai antisipasi kita," jelas Istanto.

Ia merinci, pembengkakan terlihat dari anggaran Jamkesda yang disiapkan setiap tahunnya. Pada 2013, hanya terserapRp 18 miliar dari Rp27 miliar yang disediakan. Sementara, pada APBD Induk 2014 disiapkan Rp20 miliar, telah terserap Rp10 miliar.

Sehingga, diberi penambahan Rp15 miliar di KUA PPAS Perubahan 2014. Dan dalam penyampaian KUA PPAS 2015 anggaran Jamkesda diusulkan Rp25 miliar.

"Saat masih 2013 terserap 18 miliar, karena Jamkesda tanpa batas baru berlaku mulai Mei. Selain, kemungkinan belum tersosialisasi dengan baik. Namun, mulai Oktober sudah terlihat peningkatan serapan Jamkesda. Jadi kita tambah Rp 15 miliar. Dan di 2015 juga sebagai antisipasi, kita usulkan lebih besar. Jika pun tidak terserap bisa masuk SILPA," terangnya.

Namun diakui Istanto, atas wacana ini tidak mudah untuk dijalankan. Sebab, saat ini Dinkes belum memiliki data peserta KBS yang riil. Ia mengaku masih terkendala data warga miskin yang valid sebagai peserta KBS.