Jajaki Koalisi tanpa Ubah Duet WIN-HT

jpnn.com - JAKARTA - DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tetap optimis bisa mengusung pasangan Wiranto - Hary Tanoe (WIN-HT) sebagai calon presiden dan wakil presiden meski Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian Undang-undang Pilpres agar presidential treshold (PT) 20 persen dihapuskan.
"Kita tetap optimis. Kan sudah ada gerakan-gerakan pemenangan yang masif, baik caleg maupun partai, fungsionaris keliling Indonesia. Sekarang proses akhir latihan fraksi. Artinya, semua untuk pemenangan pemilu," kata Sekretaris Jenderal Hanura Dosi Iskandar saat dikonfirmasi, Jumat (21/3).
Ya, syarat 20 persen sebagai batas minimal mengusung capres-cawapres diprediksi bakal sulit dicapai 12 partai politik peserta pemilu. Alternatifnya adalah koalisi.
Jika mesin partai Hanura gagal meraih 20 persen suara dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 9 April nanti, tipis harapan WIN-HT bisa dipertahankan.
Terkait hal ini, Dosi Iskandar menyatakan partai siap menghadapi segala kemungkinan. Namun sebelum itu terjadi partainya tetap berusaha keras memperjuangkan pencapresan WIN-HT. Di samping, menakar kemungkinan koalisi tanpa mengubah posisi WIN-HT.
"Kita siap saja. Itu (PT 20 persen) ketentuan konstitusi. Di samping itu, persiapan lapangan melakukan komunikasi politik dengan parpol. Politik itu kan cair, tergantung kita berkomunikasi dengan mitra (koalisi)," tegas Dosi.(Fat/jpnn)
JAKARTA - DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tetap optimis bisa mengusung pasangan Wiranto - Hary Tanoe (WIN-HT) sebagai calon presiden dan wakil
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Konflik Tuntas, Gubernur Meki Nawipa Bakal Temui Masyarakat Puncak Jaya
- Abraham Sridjaja Pastikan Perluasan Peran TNI di Jabatan Sipil Tidak Sembarangan
- Budi Sulistyono Pertanyakan Efektivitas Investasi Danareksa di Garuda Indonesia
- Soal Skandal di Produk MinyaKita, Legislator PDIP Mengkritisi Pengawasan Kemendag
- Syamsu Rizal: Revisi UU TNI Harus Berbasis Kebutuhan Nyata, Bukan Sekadar Formalitas
- Sebut Partai Perorangan Sudah Diadopsi, Jokowi Ingin Membesarkan PSI?