Jakarta Butuh Penataan, Bukan Pemindahan Ibukota Negara
Sabtu, 19 Januari 2013 – 06:05 WIB
_M_Fathra_Nazrul_Islam.jpg)
Jakarta lumpuh karena banjir. Diwacanakan pemindahan Ibukota Negara oleh beberapa kalangan. Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN
JAKARTA- Wacana pemindahan ibu kota negara di luar pulau Jawa, mulai marak, sejak terjadi bencana banjir yang melumpuhkan Jakarta. Wacana tersebut menjadi pro kontra. Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memilih menjadi pihak yang kontra. Dia menilai, pemindahan ibukota tidak menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta. Menurut JK, dari keduanya, yang cukup sulit adalah persoalan pemindahan personil. Sebab jumlah personil pemerintahan pusat tidak sedikit. Di sisi lain, harus dipikirkan juga segala fasilitas yang diperlukan para pegawai pemerintahan tersebut. "Katakanlah orang di pusat 200 ribu orang atau berapalah. Itu bagaimana caranya pindah orang, tidak semudah itu. Belum lagi bagaimana nanti fasilitas perumahannya dan lain-lain,"tegas dia.
"Pendapat saya pribadi, solusinya bukan pindah. Tapi memperbaiki infrastruktur di Jakarta,"jelas Jusuf Kalla yang akrab disapa JK di Kantor Presiden, Jumat (18/1).
Baca Juga:
Menurut Wakil Presiden periode 2004-2009 itu, ada banyak hal yang harus dipikirkan, sebelum memutuskan memindahkan ibukota negara. Salah satunya, lokasi pemindahan, kemudian personil-personil pemerintah pusat yang harus ikut dipindahkan. "Kalau pindah pertama, kedua pindah kantor gampang, pindah orangnya gimana. Itu kan harus dipikirkan,"jelas JK.
Baca Juga:
JAKARTA- Wacana pemindahan ibu kota negara di luar pulau Jawa, mulai marak, sejak terjadi bencana banjir yang melumpuhkan Jakarta. Wacana tersebut
BERITA TERKAIT
- TNI AL Menggagalkan Penyelundupan 7 Calon PMI Ilegal ke Malaysia
- Peserta Sespimmen Menghadap Jokowi, Pengamat Singgung Dugaan Keterlibatan Polisi Pada Pilpres 2024
- Dinkes Jabar Sebut Program Cek Kesehatan Gratis Sepi Peminat
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!
- Pakar Nilai Penegak Hukum Korup Harus Dihukum Berat
- KPK Periksa Satori Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia