Jaksa Agung Keluhkan UU Korupsi dan Pencucian Uang

jpnn.com - JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku pihaknya mengalami kendala soal keberadaan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Peradilan HAM. Sebab, undang-undang tersebut belum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Ini disampaikannya dalam seminar penegakan hukum bertajuk Outlook Penegakan Hukum 2014 dan Upaya Perbaikan Kinerja 2015 di gedung DPR, Kamis (22/1). Dengan kondisi tersebut, lanjut Prasetyo, mengatakan revisi KUHAP harus segera dilakukan. 

"Kejaksaan mengalami kendala terkait pemberlakuan KUHAP di antaranya berkenaan dengan perkembangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Peradilan HAM yang menempatkan Kejaksaan selaku Penyidik, namun belum terakomodir di dalam KUHAP," katanya.

Selain itu, Prasetyo memandang adanya perbedaan kewenangan yang diberikan antar institusi penegak hukum dalam hal kewenangan penyadapan, ijin penyitaan, penggeledahan, ijin penyidikan Kepala Daerah, pemeriksaan, dan upaya paksa penahanan.

"Ini memunculkan kesenjangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga perbedaan tersebut telah mempengaruhi optimalisasi kinerja dari masing-masing institusi," katanya.

Disisi lain, pihaknya juga meminta pembaharuan beberapa ketentuan dalam hukum Acara Pidana melalui putusan MK, perlu segera diakomodir dalam revisi KUHAP. Hal tersebut mengingat KUHAP sudah banyak berubah secara signifikan. Mantan politidi NasDem itu pun berharap dengan merevisi KUHAP maka hukum acara yang berlaku dapat berjalan harmonis sesuai kebutuhan dan perkembangan jaman.

Prasetyo menambahkan, ada perlindungan hukum yang tidak berimbang dalam KUHAP. Dimana KUHAP demikian banyak diatur mengenai hak-hak tersangka maupun terdakwa, tapi disisi lain sangat kurang diatur perlindungan terhadap hak-hak korban. (fat/jpnn)