Jaksa Agung Minta Negara Lain Hormati Hukum Positif di Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyo tak menepis ada petinggi Brazil yang mengimbau Presiden Joko Widodo supaya warganya yang jadi terpidana narkotika tak dieksekusi mati.
Prasetyo mengaku memahami, itu merupakan tanggungjawab moral dari sebuah pemerintahan untuk memperhatikan dan melindungi warga negaranya. Tapi, kata dia, tentunya setiap negara harus menghormati hukum positif yang berlaku. Termasuk di Indonesia yang memberlakukan hukum positif, hukuman mati.
"Tentu akan kembali masing-masing negara hormati hukum positif di negara masing-masing. Hukum positif di Indonesia masih berlakukan hukuman mati," kata Prasetyo dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Minggu (18/1).
Menurut Prasetyo, pemerintah Indonesia sudah menjelaskan hal tersebut. Mereka pun memahaminya.
"Kita sudah jelaskan, dan mereka bisa mengerti apa yang jadi concern kita," katanya.
Menurutnya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah negara yang warganya dieksekusi mati itu tentu dihargai. Namun, kata dia, ketika putusan sudah dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap maka eksekusi harus dilaksanakan.
"Apa yang dilakukan kita hargai itu. Tapi kewajiban untuk hadapi eksekusi mati tetap harus dilaksanakan," katanya.
Lebih jauh Prasetyo menegaskan eksekusi mati ini menunjukkan sikap tegas Indonesia memerangi narkotika.
JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyo tak menepis ada petinggi Brazil yang mengimbau Presiden Joko Widodo supaya warganya yang jadi terpidana narkotika
- Tokoh Masyarakat: Mau Ramadan, Jangan Saling Serang Soal Pagar Laut Tangerang
- Versi Pimpinan Komisi VI, Danantara Bakal Dikelola Profesional dan Bisa Diaudit
- Mendiktisaintek Brian Yuliarto Mendorong Pembentukan Dewan Insinyur
- KPPU Pantau Kenaikan Harga Bawang Putih
- Ramadan 2025, Sahabat Yatim Luncurkan Program untuk Bahagiakan Anak Yatim
- Legislator PDIP Minta Danantara Tak Kena Intervensi Politik, Biar Tidak Seperti 1MDB