Jaksa Agung Paling Rentan Diintervensi Parpol Sendiri
jpnn.com - JPNN.com JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan dikabulkannya sebagian permohonan PT Victoria Securities Indonesia atas gugatan praperadilan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membuktikan Kejaksaan Agung sudah tidak taat prosedur.
Bahkan kata dia, terindikasi sudah melampaui kewenangannya dan terkesan tidak profesional.
“Salah alamat ini yang kita warning. Saya kira dibahas di Komisi III, tidak bisa Kejagung bertindak melampaui kewenangannya apalagi tidak taat prosedur. Karena ini penegakan hukum idealnya tidak boleh salah,” ujar Fadli, Sabtu (3/10).
Fadli menilai terciptanya kesan tidak profesional tak lepas dari sosok Jaksa Agung yang berasal dari partai politik. Karenanya, rentan ditunggangi kepentingan. Ia pun menyarankan agar Jaksa Agung dipilih dari kalangan independen yang berprestasi.
“Masalahnya adalah ini akibat kalau Jaksa Agung dari parpol sangat rawan dan rentan jadi alat politik. Alat politik termasuk dari partai yang mengusungnya,”cetusnya.
“Harusnya Jaksa Agung independen dari parpol. Orang karierlah. Hargai orang karier yang berprestasi. Jangan nggak berprestasi karena dia orang politik terus dipaksakan. Jadi, pemerintah ini kelihatan hukum di jadikan subordinasi politik,” katanya.
Apakah DPR akan mengusulkan pergantian HM Prasetyo dari Jaksa Agung? Fadli menyarankan pemerintah mencari sosok yang terbaik di luar parpol. Sebab, jika masih dalam kalangan parpol akan rentan terhadap intervensi parpol itu sendiri.
“Itu hak pemerintah, biar masyarakat menilai. Kalau kita mau menegakkan hukum carilah orang terbaik di Kejagung, di kepolisian dan institusi hukum lain. Yang tidak mudah gunakan kekuasan atau abuse of power. Karena itu bukan keinginan pribadi, bisa saja keinginan parpol ini yang bisa jadi rentan,”pungkasnya.
JPNN.com JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan dikabulkannya sebagian permohonan PT Victoria Securities Indonesia atas gugatan praperadilan
- Beri Efek Jera, Bea Cukai Nanga Badau Musnahkan Barang Hasil Penindakan Selama 2 Tahun
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- KPK Dalami Ekspor Batu Bara dari Pemeriksaan Dirjen Bea Cukai
- Wihadi Gerindra Sentil Dolfie PDIP: Dia Tak Jelaskan Detail Pasal 7 Ayat 4 UU HPP
- Berita Duka, Ibu Sainah Binti Marzuki Meninggal Dunia