Jaksa Agung Terlibat Kasus Bansos? Ini Kata Ketua DPR
jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPR RI Setya Novanto meminta publik memercayakan penyidikan kasus dugaan suap terkait pengamanan kasus bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini disampaikan Novanto sebelum meninggalkan gedung DPR, Kamis (15/10) malam, menanggapi nyanyian Evy, istri Gubernur Sumut nonaktif, soal adanya operasi pengamanan kasus Gatot di Kejaksaan Agung.
"Ya itu kami percayakan kepada penyidik KPK. Percayakan saja ke KPK untuk mengawal, mengawasi, mendalami, karena itu adalah wewenang mereka," kata Novanto.
Bagaimana dengan dugaan keterlibatan Jaksa Agung M Prasetyo dalam pengamanan kasus Bansos di Sumut. Apalagi Jaksa Agung juga kader Partai Nasdem? Novanto tidak mau menduga-duga. Menurutnya, semua informasi yang ada harus didalami penyidik KPK. Karena diperlukan adanya bukti-bukti kuat untuk pembuktiannya.
"Semuanya itu perlu ada bukti-bukti yang kuat. Kita tidak boleh memberikan suatu penilaian-penilaian dengan dasar informasi. Karena Jaksa Agung bisa menjadi contoh oleh masyarakat. Jadi berikan kepercayaan pada penyidik (KPK)," tambahnya.
Sementara soal pembubaran partai NasDem sebagaimana disampaikan Ketum NasDem Surya Paloh, Novanto tidak mau mengomentari banyak. Menurutnya, NasDem dibubarkan atau tidak dengan adanya kader korupsi, itu tergantung Surya Paloh sendiri.
"Ya tentu saya menghormati sistem partainya Surya Paloh itu. Kembalikan pada partai Nasdem itu sendiri. Kami tidak bisa mencampuri urusan internal," pungkasnya. (fat/jpnn)
JAKARTA - Ketua DPR RI Setya Novanto meminta publik memercayakan penyidikan kasus dugaan suap terkait pengamanan kasus bantuan sosial (Bansos) Pemerintah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Indonesia jadi Anggota BRICS, Dewan Pakar BPIP: Ranah Baru Aktualisasi Prinsip Bebas Aktif
- Demi Guru Honorer, Alihkan Saja 1.853 Formasi Kosong Ini!
- Info Terkini soal Rencana Libur Sekolah Selama Ramadan
- Warga Jakarta Jadi Penyebab Penurunan Permukaan Tanah di Pantura
- BPJS Kesehatan Jateng-DIY Bayar Klaim Rp 29,7 Triliun pada 2024
- MUI Banten Dukung Keberlanjutan PSN di Tanah Jawara, Ini Alasannya