Jaksa dan Polisi di 14 Kantong Terorisme Dikumpulkan
Senin, 25 Juli 2011 – 12:52 WIB
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Polri mengaku telah mencatat daerah-daerah yang teridentifikasi sebagai daerah rawan terorisme di Indonesia. Terdapat 14 provinsi yang disebutkan termasuk dalam kategori itu, antara lain yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur. Karena itulah, Senin (25/7), para pimpinan korps reserse dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di daerah tersebut dikumpulkan di Hotel Bidakara, Jakarta, untuk mendapatkan pengarahan mengenai pencegahan terorisme.
"Itulah kenapa (diadakan) pertemuan pagi hari ini. Yang penting, bagaimana aparat di daerah melihat peluang sedini mungkin untuk tidak meluas," ujar Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, di sela-sela acara tersebut, Senin (25/7).
Baca Juga:
Rapat ini sendiri merupakan koordinasi dari tiga kesatuan yakni Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta dari Kejaksaan. Hadir memberikan pengarahan dalam acara itu mulai dari Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, KASAD Jenderal TNI Pramono Edhi Wibowo, serta Wakil Jaksa Agung Darmono.
Djoko menambahkan, intinya kasus terorisme ini tidak hanya bisa ditangani oleh satu lembaga, namun lintas sektoral yang harus bersinergi dengan masyarakat. "Terorisme bisa terjadi di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Kita mengalami itu semua. Makanya aparat kita di daerah, apakah teritorial, kepolisian, penegak hukum, elemen masyarakat dan kepala daerah, (perlu paham) bagaimana mencermati indikasi awal di daerahnya," tambahnya. (zul/jpnn)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Polri mengaku telah mencatat daerah-daerah yang teridentifikasi sebagai daerah rawan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Kepada Nusron Wahid, Sertifikat HGB-SHM di Kawasan Pagar Laut Kenapa Bisa Terbit?
- Bu Sun Menjamin Tidak Ada Honorer Siluman Mendaftar PPPK 2024 Tahap 2
- Bupati Lampung Timur Diperiksa Jaksa terkait Korupsi Proyek Gerbang Rumah Dinas
- 5 Honorer Lulus PPPK 2024 Tidak Berhak Mengisi DRH, Simak Penyebabnya
- Momen Kompak, Prabowo dan Menterinya Minta Maaf ke Publik, Ini Detailnya
- 5 Berita Terpopuler: Info Penting, Nasih Honorer Gagal Dipertegas Lagi, Ada Regulasi Pengangkatan PPPK PNS