Jaksa dan Polisi Diminta Tuntaskan Pajak SBY

JAKARTA - Alat negara seperti Kejaksaan dan Kepolisian serta instansi terkait dengan pajak diminta segera turun tangan menjelaskan duduk perkara pajak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarganya. Kalau hal itu tidak dilakukan maka isu pajak tersebut akan menjadi fitnah selama-lamanya.

"Isu pajak itu bisa jadi fitnah bagi seorang Presiden SBY dan keluarga. Karena itu, saya mendesak alat negara seperti Kejaksaan, Kepolisian dan instansi terkait menjelaskan permasalahannya," kata Ketua DPP Partai Hanura Akbar Faisal, di gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (6/2).

Saat ini lanjut Akbar yang juga anggota DPR ini, tersiar kabar bahwa isu tersebut diduga ditiup oleh mantan Dirjen Pajak Fuad Bawazier. "Itu pun tidak pasti," katanya.

Untuk mencari kepastian masalah ini, Akbar mengatakan polisi dan jaksa harus bekerja agar fitnahnya tidak terus membesar. "Kalau alat negara tidak turun-tangan mengusutnya, maka baik Presiden SBY dan keluarga maupun Fuad Bawazier sama-sama berada dalam ketidakpastian," tegas anggota DPR asal Sulawesi Selatan itu. (fas/jpnn)