Jaksa Dianggap Mengambil Alih Kewenangan Penyidikan di Kasus Korupsi Timah

Dia juga mengatakan penegak hukum dalam hal ini kejaksaaan jangan hanya berfokus pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, karena ada keberadaan pasal-pasal lainnya seperti Pasal 5, 6, 7, dan 8 seolah yang juga diperlukan.

"Kita perlu melakukan koreksi terhadap hal ini. Artinya, undang-undang kita perlu dibenahi, begitu juga dengan cara penegakan hukum, agar tidak semua tindak pidana korupsi hanya dilihat dari Pasal 2 dan Pasal 3 saja, masih ada banyak pasal lain yang perlu dieksplorasi lebih jauh," ujar dia.

Sementara Guru Besar bidang Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran, Prof Romli Atmasasmita menyatakan Pasal 14 UU Tipikor dalam penanganan perkara korupsi ada batasan-batasannya.

Kemudian jika ada perkara yang menyangkut masalah pertambangan belum pernah ditangani dan dalam UU Pertambangan tidak ada rujukan terkait tindak pindana korupsi.

Romli menyatakan dalam Pasal 14 UU Tipikor terjawab bahwa jika ada pelanggaran di undang-undang lain yang tidak mengarah tindak pidana korupsi maka yang berlaku adalah UU Pertambangan bukan UU Tipikor berdasarkan pada asas legalitas. (cuy/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!