Jaksa Dinilai On The Track Mengawal Kasus Korupsi SYL
![Jaksa Dinilai On The Track Mengawal Kasus Korupsi SYL](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2023/12/20/mantan-menteri-pertanian-syahrul-yasin-limpo-syl-meninggalka-gwcm.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Bidang Hukum Acara Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho menilai jaksa penuntut umum (JPU) bekerja maksimal dalam mengawal kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Ini tecermin dari pembuktian yang dipaparkan di pengadilan dalam sidang.
"Kalau kami lihat tingkat pembuktiannya, menurut kami, (JPU) sudah on the track," ucap Hibnu dalam keterangannya, Rabu (10/7).
Diketahui, JPU menuntut SYL 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Eks politikus Partai NasDem itu juga dituntut membayar uang pengganti sekitar Rp 44 miliar dan 30.000 US Dolar dikurangi jumlah uang yang telah disita dan dirampas.
Tuntutan tersebut diajukan lantaran SYL dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).
Adapun, yang memberatkannya adalah SYL tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam persidangan, sedangkan yang meringankan tuntutan hanya faktor usia.
Di sisi lain, kuasa hukum SYL mengeklaim kliennya tidak terbukti melakukan segala pidana yang didakwakan bahkan menganggap pasal-pasal yang didakwakan keliru. Namun, bagi JPU, SYL telah mengakui melakukan korupsi.
Hibnu menilai JPU bekerja maksimal dalam mengawal kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo
- Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Fasilitasi Kolaborasi SIG & Pemkab dalam Pengelolaan Sampah
- KPK Sebut Bos PT Jembatan Nusantara Mangkir dari Pemeriksaan
- Skema Impor Menyuburkan Praktik Ilegal, KPK Wajib Usut Skandal Demurrage Rp 294 M
- KPK akan Dalami Peran Erick Thohir dalam Proses ASDP Mengakuisisi PT Jembatan Nusantara
- Usut Kasus Korupsi, KPK Panggil Orang Kepercayaan Tan Heng Lok
- Usut Kasus DJKA, KPK Panggil Sadarestuwati