Jaksa Juga Terancam Keselamatannya

Khusus untuk perlindungan hukum, kata Abdul Haris, selama whistleblower berstatus saksi, pihaknya bisa memberi perlindungan hukum agar tidak tersangkut kasus yang mereka bongkar. "Tapi untuk yang sudah berstatus tersangka tidak. Namun, hakim dan jaksa akan mempertimbangkan untuk mengenakan hukuman lebih ringan," katanya.

Abdul Haris menambahkan, penandatanganan nota kesepahaman itu juga untuk memudahkan tugas jaksa. LPSK siap mengambil alih semua tugas-tugas perlindungan saksi, korban, dan tersangka. Itu agar jaksa fokus pada perkara.

Hal senada diungkapkan Direktur Hak Asasi Manusia (HAM) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Domu Sihite. Kejaksaan Agung, kata dia, mendukung penuh kerjasama tersebut. Menurut dia, ancaman keselamatan tidak hanya pada saksi atau tersangka. Tapi juga terjadi pada jaksa. "Ancaman saksi dan korban cukup tinggi. Bahkan, ancaman terhadap para jaksa juga tinggi. Ini berdasarkan pengalaman," katanya. (aga)