Jaksa Kena OTT KPK Lagi, Semestinya Jokowi Copot Prasetyo
jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah melontarkan kritik tajam kepada Kejaksaan Agung karena lagi-lagi ada jaksa terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Sekretaris Umum PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman, sudah saatnya Presiden Joko Widodo mengambil tindakan tegas terhadap Jaksa Agung M Prasetyo.
Pedri mengatakan, bukan kali ini saja KPK menangkap jaksa yang menerima suap. "Ini menunjukkan lemahnya komitmen dan ketegasan terhadap pelanggaran yang sering terjadi. Kulturnya seolah sudah imun terhadap nilai-nilai kejujuran," ujarnya melalui pesan singkat, Minggu (11/6).
Pedri menambahkan, puncaknya memang makin terlihat ketika Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Prasetyo. Bahkan publik makin tak percaya pada kinerja Kejagung di bawah komando mantan anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem itu.
"Kejaksaan terlihat tidak lagi murni dan independen sebagai penegak hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini sudah jatuh pada titik terendah," tegas dia.
Untuk itu, Pedri meminta Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi Prasetyo. Dalam pandangan Pedri, sudah saatnya presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu mempertahankan Prasetyo di kursi jaksa agung.
"Karenanya Jokowi jangan lagi pertahankan Prasetyo jika ingin kepercayaan masyarakat kembali tumbuh," pungkas Pedri. (dna/JPG)
Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah melontarkan kritik tajam kepada Kejaksaan Agung karena lagi-lagi ada jaksa terjaring operasi tangkap tangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Menhut Raja Juli & Jaksa Agung Siap Sikat Habis Bisnis Ilegal di Kawasan Hutan
- Guru Besar Hukum: ST Burhanuddin Memenuhi Harapan Publik, Layak Masuk Kabinet Prabowo
- Aliansi Kaum Muda Indonesia Timur Mengusulkan Jan Maringka Jadi Jaksa Agung
- Kerukunan Keluarga Kawanua Usulkan Jan Samuel Maringka Sebagai Jaksa Agung
- Prabowo Jangan Pilih Jaksa Agung Hedonis Seperti ST Burhanuddin
- Jaksa Agung Diharapkan Tak Berafiliasi dengan Partai Politik