Jaksa KPK Beber Pendapat Yusril soal Pemidanaan BPPN
jpnn.com, JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeber pendapat hukum Yusril Ihza Mahendra selaku menteri kehakiman pada rapat kabinet terbatas (ratas) di Istana Negara pada 11 Februari 2004 tentang penghapusbukuan utang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Yusril berpendapat pimpinan dan pegawai Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bisa dituntut secara hukum jika melakukan kekeliruan.
Pada persidangan terhadap mantan Kepala BPPN Syafruddin A Temenggung yang menjadi terdakwa perkara korupsi pemberian surat keterangan lunas (SKL) untuk BDNI di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/7), JPU KPK membacakan transkrip tentang pendapat Yusril. Saat ini, mantan menteri sekretaris negara itu juga menjadi penasihat hukum Syafruddin.
Sebagaimana disampaikan JPU Kiki Ahmad Yani pada persidangan itu, Yusril berpendapat bahwa BPPN dibentuk dalam keadaan darurat dan diberikan kewenangan yang luar biasa. Namun, kewenangan luar biasa itu bukan berarti melepaskan BPPN dari tanggung jawab secara hukum.
"Pendapat saya hampir sama dengan Pak Dai Bachtiar (Kapolri kala itu, red) bahwa tanggung jawab institusional dari BPPN itu tidaklah selesai begitu saja walaupun indikasinya telah dibubarkan," kata Kiki membacakan pendapat Yusril.
Dalam ratas di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri itu Yusril juga berpendapat bahwa mantan pegawai BPPN bisa dituntut secara pidana ke pengadilan. Apalagi, saat itu kepolisian dan kejaksaan juga telah menyelidiki dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai, staf, maupun konsultan yang disewa oleh BPPN.
"Mungkin juga pimpinan BPPN di masa-masa yang lalu yang disangka terlibat dalam satu tindak pidana itu tidak bisa dihilangkan sama sekali, walapun kita tahu bahwa pembentukan BPPN itu sangat darutat dan punya kewenangan-kewenangan luar biasa, tapi tidak berarti bahwa pegawai eks BPPN itu punya hak imunitas untuk bisa dituntut secara pidana ke pengadilan, itu saya kira penegasan itu penting," ujar Kiki menirukan pendapat Yusril.
Selanjutnya, JPU KPK mengonfirmasi pendapat Yusril itu kepada Boediono selaku menteri keuangan periode 2001-2004 yang dihadirkan sebagai saksi persidangan tersebut. Boediono pun tak membantahnya.
"Kalau itu dokumen tertulis, saya kira saya menerima (benar)," ucap Boediono.
JPU KPK membacakan transkrip pendapat Yusril selaku menteri kehakiman terkait Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas menata bank penerima BLBI
- Sejumlah Menterinya Prabowo Ini Disorot Warganet, Ada yang Bikin Blunder, duh
- Agus Andrianto Minta Arahan Yusril dalam Memimpin Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Yusril Sebut Kasus 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat
- Dilantik Jadi Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan, Yusril Fokus dengan Hal Ini
- Bareskrim Diminta Tinjau Ulang Penetapan Tersangka Direksi PT KSM oleh Polda Metro
- Yusril Minta Perlindungan Hukum Pada Presiden Terkait Kasus Lahan di Musi Banyuasin