Jaksa KPK Tuding Mbak Ita Potong Hak ASN Pemkot Semarang

Dalam dakwaan tersebut, jaksa menyebut Mbak Ita menyetujui dengan mengatakan "Yo wes to (ya sudah, red)" sambil menuliskan angka Rp 300 juta di secarik kertas.

Uang Rp 300 juta itu kemudian diserahkan oleh Indriyasari dan Sarifah, Kabid Pengawasan dan Pengembangan Pajak Bapenda Kota Semarang kepada Mbak Ita pada 29 Desember 2022 di ruang kerjanya.

Skema tersebut berlanjut dalam tiap pencairan insentif triwulan berikutnya. Secara rinci, pada Triwulan I 2023, terkumpul Rp 155,7 juta dari 116 pegawai. Dari jumlah itu, Rp 300 juta tetap diberikan kepada Mbak Ita.

Pada Triwulan II 2023, Mbak Ita menerima Rp 300 juta kembali. Namun, kali ini Alwin Basri yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah itu juga menerima Rp 200 juta setelah meminta Indriyasari.

Permintaan itu terjadi di Juni 2023, yang menegaskan bahwa permintaan tersebut tidak boleh mengurangi jatah sang istri dan harus bisa diterima rutin setiap bulan.

Jaksa menilai permintaan tersebut menunjukkan persekongkolan antara suami dan istri dalam memanfaatkan kekuasaan serta manipulasi sistem insentif yang seharusnya diperuntukkan bagi ASN secara adil dan profesional.

Selanjutnya pada Triwulan III 2023, masing-masing terdakwa menerima Rp 300 juta. Hal berbeda pada Triwulan IV 2023, uang Rp 600 juta telah disiapkan, tetapi penyerahan tertunda karena adanya penyelidikan oleh KPK.

"Ngko sik, (nanti saja, red)," kata jaksa membaca dakwaan sambil menirukan pernyataan Mbak Ita saat diminta waktu penyerahan uang oleh Indriyasari.