Jaksa Periksa Adik Kandung Pejabat Kemenhub
jpnn.com - JAKARTA - Kejaksaan Agung masih mengembangkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan 2009-2015 yang telah menjerat tersangka Joko Priono.
Joko merupakan Kepala Bagian Pengelolaan di Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub. Kamis (2/7), Korps Adhyaksa mengagendakan pemeriksaan saksi dari kalangan swasta Yuliono, yang tak lain adik kandung tersangka Joko.
"Tim penyidik mengagendakan pemeriksaan saksi Yuliono, adik kandung tersangka," tegas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Tribagus Spontana, Kamis (2/7).
Saksi tersebut dicecar soal kronologis terjadinya perpindahan sejumlah dana atau uang milik tersangka Joko. Uang itu, kata Tony, diduga dari dugaan korupsi yang kemudian dipindahkan ke rekening keluarga tersangka melalui beberapa rekening milik teman saksi sebagai tempat transit untuk pengambilan dan perpindahan dana atau uang tersebut.
Sebelumnya tersangka Joko sudah ditahan Kejagung sejak 20 Mei 2015 lalu. Joko diduga telah menerima uang sekitar Rp 1,2 miliar saat mengelola sewa alat heavy weight deflectometer atau HWD, padahal nilai proyek hanya Rp 1,7 miliar.
Tak cuma itu, Joko juga merupakan tersangka dugaan korupsi penyewaan alat pengujian di Bandara Kualanamu Medan, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Supadio Pontianak dan Bandara Minangkabau, Sumbar.
Modus yang diduga dilakukan oleh tersangka adalah dengan cara menyewakan alat HWD. Kemudian, men-subkontrakan dengan PT Indulexco dalam proyek pengukuran Pavement Classification Number (PCN) dengan PT Angkasa Pura. Serta dalam pemberian sertifikasi kelayakan tampat pendaratan helikopter. (boy/jpnn)
JAKARTA - Kejaksaan Agung masih mengembangkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
- Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri
- DPP KNPI: Pemuda Mitra Strategis Pemerintah untuk Mewujudkan Swasembada Energi dan Pemanfaatan EBT