Jaksa Pinangki Kembali Jalani Pemeriksaan di Kejagung

jpnn.com, JAKARTA - Penyidik dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung kembali melakukan pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Jumat (4/9).
Pemeriksaan ini berkaitan kasus suap dari Djoko Tjandra soal pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA).
Salah satu kuasa hukum Jaksa Pinangki, Jefri Moses membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan di Gedung Bundar Jampidsus itu. Namun, dia belum mengetahui diperiksa untuk mendalami apa saja.
“Kali ini diperiksa sebagai tersangka. Pemeriksaan lanjutan kemarin. Saya belum tahu, nanti saja,” ujar Jefri kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Jaksa Pinangki Sirna Malasari sendiri sebelumnya telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi di Gedung Bundar Jampidsus pada Rabu, 2 September 2020.
Jaksa yang memiliki paras cantik ini ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan bukti permulaan yang cukup pada Selasa malam, 11 Agustus 2020. Sebab, Pinagki sebagai pegawai negeri diduga menerima hadiah atau janji.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Pinangki langsung ditahan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut selama 20 hari sejak penangkapan pada Selasa malam, 11 Agustus 2020.
Selanjutnya, Djoko Tjandra juga tersangka kasus korupsi dengan sangkaan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001, atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penyidik Jampidsus Kejagung kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki. Dia diperiksa sabagai tersangka kasus suap Djoko Tjandra.
- Hakim Tersangka Suap Sembunyikan Rp 5,5 Miliar di Kolong Kasur, MA Kena Sentil
- Sahroni Minta Polisi Tangkap Pihak yang Ingin Menghancurkan Citra Kejagung
- ART Sebut Kejagung Hadapi 2 Lawan saat Menangani Perkara, Satunya Buzzer
- Dendi Budiman: Miskinkan Hakim dan Pengacara Terlibat Suap Rp 60 Miliar
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!
- Aturan Blending BBM Jelas dan Legal, Penyidikan Harus Transparan